Latar Belakang Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan dekrit yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno dilatar belakangi oleh kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950 dan pemilihan Sistem Demokrasi Liberal yang menyebabkan berbagai konflik mencuat seperti konflik ideologis dan konflik kepentingan antarpartai politik. Dekrit ini diumukan pada tanggal 5 Juli 1959 di Istana Merdeka.
Dekrit Presiden ini mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat Indonesia dan DPR secara aklamasi menyatakan akan bekerja sesuai dengan UUD 1945. Pernyataan ini disampaikan pada sidang DPR pada tanggal 22 Juli 1959. Isi dekrit presiden 5 juli 1959 yang menandai lahirnya sistem demokrasi terpimpin.
Isi dan Arti Penting Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Isi Dekrit Presiden yaitu :
- Pembubaran Konstituante
- Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950
- Pembentukan MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) dan DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara)
Arti Penting Dekrit Presiden
- Dengan digantinya sistem Demokrasi Liberal dan menerapkan sistem Demokrasi Terpimpin, bangsa Indonesia terhindar dari konflik yang terus-menerus yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan.
- Dengan dibentuknya MPRS dan DPAS, lembaga-lembaga baru ini dibentuk sesuai dengan tuntutan UUD 1945
- Dengan adanya perintah KASAD untuk mengamankan jalannya dekrit, kekuatan militer memegang peranan penting dalam percaturan politik di Indonesia.
